Tulungagung, Jawa Timur – Kondisi jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung kembali menjadi sorotan. Rekan Indonesia Jawa Timur menilai bahwa implementasi jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga miskin, masih belum optimal dan jauh dari target ideal.
Hal ini disampaikan menyikapi pernyataan Bupati Tulungagung terkait komitmen mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di sektor kesehatan.
FAKTA DI LAPANGAN
Berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan krusial:
Masih ada warga miskin yang belum tercover jaminan kesehatan
Jaminan kesehatan daerah belum sepenuhnya gratis
Kepesertaan BPJS Kesehatan baru mencapai sekitar 84%, masih di bawah target nasional Universal Health Coverage (UHC)
TIDAK SELARAS DENGAN NARASI KEBIJAKAN
Rekan Indonesia Jawa Timur menilai bahwa:
Komitmen pemerintah daerah belum sepenuhnya sejalan dengan realita di lapangan.
Meski secara kebijakan mendukung program nasional yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, namun implementasi di daerah dinilai masih menyisakan banyak celah.
PERNYATAAN SIKAP TEGAS
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan:
“Negara tidak boleh absen dalam urusan kesehatan rakyat kecil.”
TUNTUTAN & DESAKAN
Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk:
Menyampaikan secara terbuka kepada publik komitmen jaminan kesehatan masyarakat miskin
Menjadikan jaminan kesehatan sebagai program prioritas utama daerah
Mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
Memastikan tidak ada warga miskin yang ditolak berobat di fasilitas kesehatan
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan akan terus melakukan fungsi kontrol sosial dan advokasi hingga seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan hak kesehatan yang layak dan adil.
