TULUNGAGUNG – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 98 persen kepesertaan aktif JKN kini memasuki tahap pembuktian.
Ketua KPW REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, meminta Plt Bupati Tulungagung bersama jajaran OPD terkait segera merealisasikan seluruh poin yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 26 Juli 2026.
Menurut Bagus, penandatanganan komitmen tersebut merupakan langkah awal. Masyarakat kini membutuhkan bukti berupa kebijakan, program dan pelayanan yang benar-benar dirasakan.
“Komitmen sudah ditandatangani. Kini saatnya Pemkab Tulungagung membuktikan. Jangan sampai berhenti sebagai dokumen di atas meja,” tegas Bagus.
Target UHC 98 Persen Harus Dikawal
REKAN Indonesia menyoroti masih adanya kesenjangan antara cakupan kepesertaan JKN dan peserta aktif.
Data yang menjadi perhatian REKAN Indonesia menunjukkan cakupan kepesertaan JKN Tulungagung mencapai 85,87 persen, sementara peserta aktif tercatat 62,04 persen.
Karena itu, REKAN Indonesia mendorong Pemkab Tulungagung melakukan langkah konkret untuk mempercepat aktivasi peserta, melakukan pemutakhiran data serta memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
“UHC bukan sekadar mengejar angka kepesertaan. Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, kepesertaannya aktif dan tidak kehilangan akses karena persoalan administrasi maupun ekonomi,” ujar Bagus.
Perbaikan Layanan Kesehatan Wajib Berjalan Bersamaan
Selain mengejar UHC, REKAN Indonesia meminta peningkatan mutu pelayanan RSUD, Puskesmas dan fasilitas kesehatan menjadi bagian utama dari pelaksanaan komitmen tersebut.
Bagus menegaskan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Rumah sakit pemerintah bukan badan penghasil uang, tetapi instrumen negara untuk melayani masyarakat. Profesionalitas dan akuntabilitas tetap penting, tetapi orientasi utamanya adalah pelayanan dan keselamatan masyarakat.”
REKAN Indonesia juga mendorong transparansi pengelolaan anggaran kesehatan dan Dana Kapitasi JKN, sehingga penggunaannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan pelayanan.
Ambulans Jenazah Gratis untuk Warga Kurang Mampu
REKAN Indonesia Jawa Timur turut mendorong Pemkab Tulungagung membuat regulasi mengenai ambulans jenazah gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Bagus, negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit, termasuk saat keluarga mengalami musibah kematian.
“Masyarakat yang sedang berduka jangan sampai kembali terbebani persoalan biaya. Harus ada kebijakan yang jelas, transparan dan tidak diskriminatif bagi warga kurang mampu,” katanya.
REKAN Indonesia Akan Terus Mengawal
REKAN Indonesia menegaskan pengawasan terhadap komitmen Pemkab Tulungagung akan terus dilakukan, termasuk terhadap target UHC, aktivasi kepesertaan JKN, mutu pelayanan kesehatan, transparansi Dana Kapitasi serta tindak lanjut action plan pemerintah daerah.
Bagus menegaskan pihaknya tidak ingin hubungan dengan pemerintah hanya sebatas seremoni atau penandatanganan dokumen.
“Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan perubahan nyata. UHC harus nyata, pelayanan kesehatan harus manusiawi, dan masyarakat kurang mampu harus mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Komitmen sudah ditandatangani. Target sudah ditetapkan. Kini masyarakat menunggu pembuktian dari Pemkab Tulungagung.
