bhagawantanews 
Blitar— Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Kolektif Pimpinan Wilayah Rekan (Relawan Kesehatan) Indonesia Jawa Timur menyepakati langkah percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dalam audiensi yang digelar di Kantor Pemkab Blitar, Kamis (8/4/2026).
Audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati Blitar dan dihadiri sejumlah perangkat daerah, perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah setempat.
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengatakan percepatan UHC perlu didorong melalui langkah konkret, terutama dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan dan memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut dia, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya pada segmen pekerja penerima upah (PPU) dan badan usaha (BU), menjadi salah satu kunci dalam mencapai target tersebut.
Selain itu, Rekan Indonesia juga mendorong penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RSUD agar tidak terkendala biaya saat mengakses layanan medis.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Blitar tidak ingin ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena kendala biaya. Kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin,” ujar Rijanto.
Ia menambahkan, percepatan UHC akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan sektor usaha.
“Kami akan mendorong kolaborasi lintas sektor agar seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dapat terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, disepakati sejumlah langkah, antara lain penguatan akses layanan kesehatan GRATIS bagi masyarakat miskin di RSUD sesuai regulasi, penyusunan kebijakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mendorong badan usaha mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dalam waktu maksimal tiga bulan, serta target pencapaian UHC secara bertahap mulai 2026.
Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
